Padang Panjang - Danrem 032/Wbr Brigjen TNI Wahyu Eko Purnomo menghadiri kegiatan rapat koordinasi penanggulangan bencana alam banjir lahar dingin, banjir bandang dan tanah longsor di wilayah provinsi Sumatera Barat bertempat di ruang rapat Walikota Padang Panjang, Senin (27/5/2024).
Dalam arahannya, Danrem 032/Wbr membahas tentang apa aja yang sudah dikerjakan, kesulitan apa saja dan kedepannya apa saja yang akan dilakukan dalam penanganan percepatan dampak bencana alam.
PLH Walikota Padang Panjang DR. Winarno, SE.,ME menyampaikan beberapa upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Padang Panjang.
"Usai terjadinya bencana alam, upaya yang sudah kami lakukan adalah melakukan pendataan, pembukaan posko pengungsi, pembersihan dan pembangunan jangka pendek berupa jembatan semetara, MCK yang dibantu oleh TNI, Polri serta yang sekarang kita pastikan yaitu relokasi", ucapnya.
“Serta penetapan perpanjangan tanggap darurat sampai tanggal 8 juni”, imbuhnya.
"Upaya yang akan kami lakukan untuk jangka panjangnya yaitu berkordinasi dan pengusulan pembangunan Jembatan, pemasangan Early Warning System", terangnya.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Tanah Datar Drs. Iqbal Ramadi Payana, M.Si menyampaikan kondisi beberapa wilayah di Kab. tanah datar setelah terjadinya bencana alam.
"Kondisi di Kab. Tanah Datar terdapat 6 Kecamatan dan 13 Desa terdampak, Korban jiwa 32 orang dan yang belum ditemukan 10 orang (masih dalam pencarian). Kami sudah berkordinasi untuk menyiapkan tanah untuk relokasi", jelasnya.
Kemudian, Sekda Kabupaten Agam Drs. H Edi Busti, M.Si juga menyampaikan bahwa diwilayah Kabupaten Agam terdapat 11 Kecamatan yang terdampak dan yang paling prioritas parah ada 3 kecamatan yaitu Kecamatan Canduang, Kecamatan Sungai puar dan Kecamatan IV Koto.
"Belum adanya penyampaian tentang zona merah dari BMKG menjadikan salah satu kendala terkait relokasi untuk rumah yang di wilayah bantaran sungai", terangnya.
"Berdasarkan pengamatan kami, ada 4 hulu sungai yang dampaknya berpotensi besar, oleh karena itu kami meminta untuk melakukan normalisasi sungai", harapnya.
Danrem 032/Wbr menyimpulkan, bahwa yang pertama harus dilakukan yaitu relokasi, “untuk itu tolong dari pemerintah daerah bekerjasama untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar segera berpindah tempat, guna menghindari hal hal yang tidak diinginkan selanjutnya”, ucap Danrem.
Kedua, Jembatan yang dipakai sekarang adalah jembatan bailey. Jembatan hanya bersifat sementara, kepada pemerintah daerah maupun pemerintah Provinsi selanjutnya agar segera merencanakan untuk pembangunan jembatan yang permanen.
Ketiga, Normalisasi sungai membutuhkan waktu dan beberapa program. Untuk itu agar segera bisa dipetakan dan dikordinasikan.
Keempat, Penanganan Early Warning System. Diharapkan kepada pemerintah daerah tentukan titik-titik mana yg harus dipasang.
Kelima, Singkronisasi laporan korban, sehingga data yang tampil di media massa merupakan data valid dari sumber yang dipercaya.
Terakhir, Danrem menyampaikan untuk menyiapkan data-data tentang progres apa saja yang sudah diperbuat dan dilakukan untuk bahan laporan.
"Kami disini adalah membantu Pemerintah daerah dan Provinsi, jadi mohon untuk singkronisasi. Setiap bagian daerah agar selalu berkordinasi tentang progres, sehingga dapat mencapai target yang kita inginkan bersama", harapnya.
Turut hadir Kasiter Kasrem 032/Wbr, Kasilog Kasrem 032/Wbr, Kalaksa BPBD Sumbar, Dandim 0304/Agam, Dandim 0307/TD, Dandenzipur 2/PS, PLH. Walikota Padang Panjang, Sekda Kab. Agam, Sekda Kab. Tanah Datar, Pasi Ops Korem 032/Wbr, Perwakilan BNPB Kab. Agam, Kab. Tanah Datar dan Kota Padang Panjang, Kalaksa BPBD Kab. Agam, Kab. Tanah Datar dan Kota Padang Panjang.
Usai melaksanakan rapat Danrem 032/Wbr beserta rombongan lanjut meninjau lokasi terdampak bencana banjir bandang di Lembah Anai.(Penrem032)